Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur angkat suara soal dugaan pemotongan gaji guru honorer yang dilakukan utamanya dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur.
Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Daeng Paelori mengatakan, terkait dugaan pemotongan gaji guru honorer itu besar kemungkinan diakibat dari adanya penambahan tenaga honorer.
Oleh karenanya, DPRD Lombok Timur harus mendengarkan keterangan dari kadis Dikbud dan akan melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi terkait rasionalisasi tersebut.
“Dalam satu-dua hari ini kami mau tanyakan kenapa ada rasionalisasi,” ucapnya Daeng, Selasa (12/12/2023)
Jika pun ada penambahan tenaga honorer baru, dikatakannya itu seharusnya tidak di gaji dari APBD, tetapi dibebankan pada biaya oprasional sekolah. Tapi benar tidaknya ada penambahan pihaknya akan mendengarkan dulu keterangan dari Kadis dikbud pada saat pemanggilan nanti.
“Kita sudah mewarning bahkan juga oleh pemerintah pusat per Desember 2024 sudah ditertibkan tenaga honor itu,” terangnya.
Sekarang para honorer ini juga ada pembatasan, dan tidak dinapikan daerah juga membutuhkan tenaga honorer tersebut karena adanya keterbatasan tenaga utamanya di tenaga guru, kesehatan
“Memang ada kebutuhan kita disana jika melihat jumalah pegawai yang ada saat ini, jadi tenaga honorer tersebut juga kita butuh sekali,” ungkapnya.
“Makanya kita bersyukur dengan adanya PPPK kemarin untuk mengurangi beban tugas para ASN kita,” sambungnya.
Lanjut Daeng, walau masih tinggi tingkat kebutuhan tenaga honorer tetapi tidak harus mengacu pada ketentuan yang ada, jangan hanya mengangkat tetapi tidak memperhatikan kesejahteraannya. Karena itu Ia berharap OPD yang ada untuk menertibkan tenaga honorer ditahun mendatang.
“Tapi tetap kami berharap ditertibkanlah. Dan mudah-mudahan di 2024 ini tidak ada lagi tenaga honor baru,” harapnya.
Ia juga menghimbau pada generasi muda (angkatan tenaga kerja baru) untuk tidak terlalu terobsesi untuk menjadi tenaga honor daerah (honda) karena tidak sesuai tenaga yang dikeluarkan dengan imbalan yang diterima.
“Lebih baik berinisitif berkiprah dengan membuka lapangan kerja sendiri dan disanalah peran pemerintah daerah untuk membantu adek-adek generasi muda menciptakan lapangan pekerjaan mereka,” sarannya.
Lebih baik berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja baru dan pemerintah daerah juga berpikir bagaimana format yang terbaik itu seperti apa terhadap membeludaknya lulusan-lulusan perguruan tinggi ini. Bagaimana membantu agar skill yang dimiliki bisa dikembangkan
“Kan kita punya BLK bertarap Internasional lagi. Bantu dan tampung mereka disana. Saya kira itu solusi kita,” pungkasnya.
Komentar