Serapan keuangan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tahun lalu jauh dari target, sebab hanya mampu terealisasi sebesar 63,16 persen saja.
Bahkan dari 47 OPD, hanya 2 OPD saja yang realisasi keuangannya melebihi target, dan ada 5 OPD yang mendapat rapor merah atau jauh dari target, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR menjadi yang terendah.
Berdasarkan data yang dihimpun Edisidot.id , dua OPD yang melampaui target serapan yaitu Biro Hukum, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda NTB.
Dimana Biro Hukum dari pagu anggaran sebesar Rp 1.302.000.000, sudah terealisasi sebesar Rp 1.210.116.932 atau 92,94 persen.
Sementara Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda NTB dari pagu anggaran sebesar Rp 1.280.000.000, sudah terealisasi sebesar 1.186.091.242 atau 92,66 persen.
Sehingga kedua OPD ini masuk dalam kategori hijau, yakni OPD dengan serapan APBD lebih dari target hingga deviasinya maksimal kurang dari 10 persen.
Selain 2 OPD diatas yang masuk kategori hijau. Terdapat juga 23 OPD mendapat rapor hijau namun mengalami deviasi keuangan yang capaiannya minus dari target 90 persen, namun serapannya tetap diatas 80 persen.
Sedangkan 19 OPD lainnya masuk dalam kategori kuning, dengan serapan keuangannya baru mencapai 79,92 persen.
Dalam kategori ini, deviasi serapan keuangannya berada pada rentang minus 10,28 persen hingga minus 24,96 persen.
Terakhir, lima OPD masuk kategori merah. Keima OPD tersebut masuk kategori merah, karena serapan keuangannya minus 28,20 persen hingga minus 36,34 persen dari target.
Antara lain, Brida dengan serapan APBD sebesar 61,80 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 44.084.600.955.
Dinas Perumahan dan Permukiman dengan serapan 60,29 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 215.380.739.083.
Biro Kesejahteraan Rakyat dengan serapan anggaran baru 58,16 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 71.236.609.100.
Dua terakhir adalah Dinas PUPR dengan serapan keuangan baru diangka 54,33 persen, dari pagu anggaran sebesar Rp 728.413.249.237, dan Dinas Perhubungan dengan serapan keuangan baru diangka 53,66 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 16.905.817.775.
Laporan tersebut menjadikan Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR sebagai OPD dengan serapan anggaran terendah di lingkup pemerintah provinsi NTB tahun 2022 lalu.
Komentar