Sejumlah Kepala Desa di Lombok Tengah ramai-ramai menolak pendistribusian bantuan pangan (Bapang) berupa beras dari pemerintah pusat. Hal itu diduga karena data penyaluran Bapang ini menggunakan data amburadul.
Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah Suasto Hadiputro Armin mengaku sangat kecewa dengan hal tersebut. Proses penyaluran bantuan tak menggunakan data yang berdasarkan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
Di sisi lain, pihaknya juga mengaku tak pernah dilibatkan dalam proses penentuan penerima bantuan tersebut. Ia mengklaim, seluruh Kepala Desa di Kecamatan Praya Barat Daya kompak untuk menolak bantuan tersebut.
“Sehingga kami untuk sementara menunda pendistribusian beras tersebut sebelum ada data yang terupdate. Agar tidak menjadi keributan di tengah-tengah masyarakat,” katanya, pada Kamis (1/2/2024) via telpon.
Menurut Suasto, penyaluran Bapang ini seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah desa. Ia menyebut, yang paling tau kondisi masyarakat di bawah saat ini adalah kepala desa.
“Tentunya kami tidak mau program pemerintah pusat yang akan berdampak menjadi gangguan kamtibmas karena data yang amburadul,” tegasnya.
Suasto mengaku pihaknya tak pernah menolak penyaluran Bapang ini. Hanya saja, ia meminta agar pemerintah desa dilibatkan dalam mengambil keputusan.
“Kami apresiasi kepada pemerintah bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi sayang penerima ini tidak berdasarkan data,” katanya.
Selain itu, Suasto juga menolak keberadaan kordinator desa (kordes) yang ditugaskan sebagai penyalur di setiap desa.
Ia menyebut bahwa mereka tak pernah koordinasi dengan pemerintah desa tentang penyaluran bantuan tersebut.
“Terkait dengan kordesnya, mereka ini sama sekali tidak ada koordinasi dengan pemerintah desa. Makanya kami tolak dan meminta untuk dievaluasi,” sebutnya.
Di sisi lain, Suasto juga mengaku bahwa pihaknya sempat menemui PT Bulog untuk membahas hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Bulog telah bersedia untuk memperbaiki data penerima dan mengevaluasi kordesnya.
“Kesimpulan tadi pihak Bulog juga sudah menyetujui untuk ditunda sambil memperbaiki data dan menarik kordes yang tidak ada kordinasi atau usulan tidak melalui dengan pemerintah desa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengatakan program ini akan disalurkan kepada 154 ribu KPM di Kabupaten Lombok Tengah. Ia menyebut bahwa masing-masing KPM akan mendapat jatah sepuluh kilogram per bulan.
“Saya minta kepada Camat, Kepala Desa dan Kadus untuk mengawal program ini. Bantuan ini harus tepat sasaran,” katanya saat menyerahkan bantuan beras secara simbolis bagi warga kurang mampu di kantor Bupati setempat, Selasa (30/1/24).
Pathul menyebut penyaluran bulan ini sebanyak 1.541 ton beras yang dibagi empat tahap. Penyerahan ini akan dimulai di Kecamatan Jonggat, Pujut dan Batukliang Utara.
Kemudian pada hari Rabu, program ini akan disalurkan ke Praya Timur, Kopang, dan Praya Barat. Selanjutnya, pada Kamis disalurkan di Praya Tengah, Pringgarata, dan Janparia.
“Pada Jumat, di Praya, Praya Barat Daya, dan Batukliang,” ujarnya.
Pathul menegaskan, selain membantu keluarga kurang mampu berbagai kategori, bantuan ini juga sebagai upaya menstabilkan harga pangan nasional.
Komentar