Lombok Tengah – Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri kecewa rencana akan dihapusnya perhelatan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika karena dianggap merugi, dirinya curiga jika pengelolaan WSBK selama ini tidak beres.
Penghapusan ini dilakukan dampak dari meruginya PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selama event digelar.
Sebelumnya, Holding BUMN pariwisata InJourney berencana menghapus WSBK karena menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar.
“Jangan ada kata-kata rugi, saya tidak suka mendengarnya,” ujar Pathul, Jumat (16/6/23).
Bupati curiga ketika pihak pengelola atau pengembang menyampaikan kerugian. Patut dicurigai ada ketidak beresan dalam manajemen.
Baginya, selama ini Pemkab tidak terlibat menjadi pihak pengawas di dalam tubuh anak perusahaan BUMN itu.
“Tidak perlu sampaikan kerugian, kami tidak awasi. Dari mana bisa? yang jelas kami tidak tau,” katanya.
Menurut bupati, banyak pengusaha bakar uang dulu karena untuk kepentingan dan keberlangsungan usaha.
“Dan itu belum tentu sampai tahun ketiga sudah ada untung,” katanya.
Pathul menilai, kerugian tersebut disebabkan oleh kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola. Selain itu, dia juga menduga kerugian disebabkan karena persoalan di internal pengelola.
“Mungkin promosi tidak maksimal dan lainnya itu yang menyebabkan rugi,” sebutnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga melihat, selama ini Pemkab sangat mendukung penuh pengembangan di KEK Mandalika.
“Bahkan untuk pembangunan sirkuit, kuburan nenek moyang yang ada di dalam garis star sirkuit dipindah demi terwujudnya cita-cita pemerintah terutama Presiden Joko Widodo,” kesal Pathul.
Pathul sangat kecewa ketika disampaikan rugi hari ini. Takutnya, investor berpikir keras untuk masuk ke Lombok Tengah.
“Ini bahasanya sama mendiskreditkan kami. Akhirnya investor mikir mau investasi di sana,” ungkapnya.
Disisi lain, Pathul kemudian membeberkan data pendapatan parkir selama event WSBK 2023.
Sesuai data ITDC tanggal 3 Maret ada 27 mobil parkir, 54 motor. Tanggal 4 Maret mobil parkir 70, motor 187, bus 1, selanjutnya tanggal 5 Maret mobil 400, motor 461 dan bus 21. Sementara total pajak keseluruhan parkir Rp 152.880.000.
“Sementara yang kami lihat ada ribuan, ini siapa yang mengontrol. Siapa tau manajemen salah,” paparnya.
Pathul menegaskan, sejauh ini Pemkab Lombok Tengah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan.
Kendati demikian, setelah event dikatakan sukses dan membuat bangga malah dikatakan bikin rugi.
“Kami masyarakat Lombok Tengah tidak tau karena tidak ada kapasitas ini dalam laporan mereka,” pungkasnya.
Komentar