Lombok Timur – Sejumlah hutang menjelang akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terancam tak dibayarkan. Hal itu diakibatkan oleh pengelolaan anggaran yang semerawut yang dilakukan Pemkab Lombok Timur.
Saat ini, hutang dari Pemkab Lombok Timur berada di dua bank, yakni di Bank NTB Syariah sebanyak Rp130 miliar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sebesar Rp 155 miliar.
Sehingga total hutang Pemkab Lombok Timur di dua tempat tersebut mencapai Rp285 miliar.
Mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan buka suara mengenai situasi tersebut. Menurutnya, kondisi keuangan yang dihadapi daerah saat ini adalah imbas dari kondisi keungan yang ada di pusat.
“Kalau anda tanyakan itu (hutang Pemda) itu keadaan dari Pusat, yang hulunya pemerintah pusat, kiranya seperti itu,” kata Ali BD.
Dikatakannya, prilaku bergutang yang dilakukan Pemda Lombok Timur, dan sejumlah daerah yang lain di Indonesia itu sesuatu yang wajar.
Mengingat hal itu juga diajarkan oleh pemerintah pusat, seperti contoh daerah berhutang banyak melalui PT SMI yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah, sedang posisinya pemerintah pusat juga berhutang di bank dunia.
“Istilahnya dua kali bayar bunga, pemerintah pusat bayar bunga ke bank dunia, pemerintah daerah juga bayar bunga,” tegasnya.
Lebih lanjut mantan bupati Lombok Timur itu sedikit mengingat kilas balik statmennya di media, terkait dana yang berpusat di Pemerintah Pusat saja itu sebesar 60 persen sedang yang di transfer ke daerah hanya 40 persen.
Dalilnya, jika semua dana di alihkan untuk infrastuktur seperti kreta api cepat dan Ibu Kota Negara (IKN) resikonya bisa kepada daerah.
Seperti yang terjadi saat ini, dana ke daerah-daerah mulai dikurangi, khusunya untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Ali BD, itu semua karena nafsu dari pemerintah pusat untuk membangun, tampa melihat kekuatan anggaran yang di milikinya.
“Harusnya pemerintah harus memiliki kemandirian. Kalau anda menganut system kemandirian harus anda mengatur uang anda yang sedikit terus usahakan pertama hemat, kedua menambah,” katanya.
Untuk itu harusnya pemerintah harus keluar mencari peluang menamabah anggara, bukan sebaliknya menghabiskan anggaran terlebih dahulu tetapi bukan untuk hal hal yang memiliki nilai berkelanjutan.
“Hemat intinya, bagaimana cara anda hemat yaitu belanja dengan bijak, maksudnya yang tidak begitu urgent tidak harus di siapkan anggaran,” kata Ali BD.
Ia juga menyebutkan bahwa tidak semua kepala daerah itu memiliki kemampuan untuk menghemat, mengingat memang di daerah saja ada resapan dari dinas-dinas dan sebagainya.
Disamping itu, ia juga mengatakan kalau di telisik secara mendalam hal yang tidak terlalu penting, semisal terlalu banyak belanja pegawai terlalu banyak belanja barang, tapi tidak urgen itu bisa di kurangi, tidak harus di paksakan,
“Ini dialami saya lihat bukan hanya di kabupaten kita tapi di provinsi bahkan seluruh indonesia,” tandas Ali BD
Komentar