Sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik lahan di area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di dalam Sirkuit Mandalika mendatangi kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (4/10/2023).
Awalnya, mereka datang untuk meminta kepada pemerintah agar lahan yang berada di area KEK Mandalika itu segera dibayar oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Juru bicara pemilik lahan Muhamad Samsul Qomar mengaku sangat kecewa dengan pemerintah yang tidak bisa menghadirkan pihak ITDC dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Padahal kata Qomar, mereka (ITDC dan BPN) telah disurati oleh Pemprov NTB untuk bertemu dengan pemilik lahan.
“Kami kecewa sekali ya hari ini tidak ada ITDC, BPN padahal menurut PJ Gubernur sudah di undang,” kata Qomar kepada awak media usai melakukan pertemuan di kantor Gubernur NTB.
Baca Juga: Polisi Ringkus 3 Pengedar Narkoba di Dompu, 1 Orang Diduga Anak Kapolsek
Semestinya kata Qomar, pihak ITDC dan BPN harus hadir saat diminta menemui pemilik lahan oleh pemerintah. Hal itu agar tidak ada aksi protes yang akan dilakukan pemerintah saat perhelatan MotoGP Mandalika pada 13-15 Oktober 2023.
“Jadi tentu kami ingin kanal penyampaian aspirasi masyarakat itu ada di pemerintah. Tapi kalau begini caranya terjadi di lapangan nanti kami tidak tanggungjawab,” ujar Qomar.
Menurut Qomar, ITDC dan BPN tidak pernah mau hadir jika hendak bertemu dengan pemilik lahan untuk sanding data. Hal itupun yang membuat warga sangat kecewa.
“Betul sekali (tidak mau hadir) karena mereka takut, karena mereka salah, kalau saya berasumsi itu. Kalau mereka tidak salah kenapa tidak mau hadir?,” tanya Qomar.
Selain itu, Qomar juga mengaku heran dengan sikap ITDC dan BPN ini. Sejauh ini tidak ada alasan yang kongkrit dari mereka kenapa tidak mau menemui pemilik lahan.
“Apa sih susahnya buka data. Itu kan data negara kan, jadi tinggal dibuka aja sebenarnya,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD NTB Ramai Minta Penyelenggara Pemilu Tidak Curang
Ditempat yang sama, salah satu warga pemilik lahan yang masih tinggal di dekat Sirkuit Mandalika, Lalu Sibawaih berharap agar lahannya segera dibayar.
Dia mengatakan, sampai saat ini dirinya enggan untuk pergi dari lahan tersebut sampai pihak ITDC membayar dengan tuntas tanahnya.
“Kenapa saya tidak pergi, karena sama dengan pemilik lahan lainnya bertahan dengan janji-janji yang selalu diberi,” kata Sibawaih.
Menurut Sibawaih, pemilik lahan saat ini sudah bosan mendengar janji-janji manis ITDC. Dia menyebut wacana pembayaran ini sudah hampir tiga kali pembentukan satuan tugas (Satgas) penyelesaian lahan KEK Mandalika.
Hanya saja, sampai saat ini tidak pernah ada realisasi tentang pembayaran tanah warga tersebut.
“Saya juga tidak mengejar-ngejar untuk dibayar. Tapi kecewanya apa? Lahan kami yang ada di tikungan 9 yang sudah terpakai sebagai lintasan sirkuit itu sama sekali tidak diperhatikan, tidak dibayar sama sekali,” katanya.
Baca Juga: Kasus TNI Gadungan Asal Bima Kini Telah Ditangani Polda NTB
Sibawaih mengatakan, pihak ITDC memang nampaknya seperti tidak mau tau dengan kepemilikan lahan miliknya itu. Dia mengaku tidak pernah mendapat respon jika membahas lahan tersebut.
“Kalaupun ada janji itupun masuk dalam pengertian saya itu adalah sebagai mengakui status kan begitu, tapi ini sama sekali tidak ada,” ungkapnya.
Tak sampai sana, Sibawaih juga menyebut dirinya siap untuk sanding data dengan ITDC. Dia mengatakan sampai saat ini dirinya masih memegang sejumlah dokumen penting tentang lahannya yang seluas 6 hektare tersebut.
“Saya punya dokumen. Baik pipil, garuda masih saya pegang. Luas totalnya itu 6 hektare, yang sudah terealisasi transaksi oleh orang tua saya hanya 82,5 are,” pungkasnya.
Sementara itu, dari pihak Pemprov NTB dalam hal ini Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi yang menerima audisi para pemilik lahan belum bisa memberikan keterangannya terkait alasan pihak ITDC dan BPN tidak dapat hadir.
Dari data yang diperoleh media ini, total luas lahan yang belum dibayar oleh ITDC seluas 246,857 meter persegi. Berdasarkan data tersebut, para pemilik lahan rupanya masing-masing mempunyai alas hak yang berbeda-beda.
Komentar