Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Murdani, mendorong pemerintah daerah untuk tegas melakukan penindakan terhadap pembangunan vila tanpa mengantongi izin atau ilegal.
Murdani melihat, pembangunan tanpa adanya izin tersebut, akan berdampak buruk bagi pembangunan daerah.
“Boleh kita baik. Cuma kita harus melihat dulu apa dampak dari semua ini. Kalau hanya kita catat lalu publish jumlahnya. Maka hati-hati kita akan menuju ke kehancuran dan menimbulkan kerugian daerah,” kata Murdani, Rabu (21/5/2025).
DPRD melihat sebanyak 200 vila yang terbangun tanpa izin itu, hanya bangunan yang terlihat saja. Ia meyakini bahwa jumlah itu jauh lebih besar. Mengingat, proses pembuatan izin di Lombok Tengah masih belum terlalu tegas.
“Ini tidak bisa kita lihat secara sederhana, dari 200 ini kemungkinan ini masih banyak lagi. Karena hanya itu yang terlihat ini,” imbuhnya.
Menurutnya, ini merupakan ancaman serius bagi Lombok Tengah. Bukan hanya dari segi pendapatan, melainkan dari sisi kerusakan lingkungan.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemkab untuk segera membentuk satuan tugas (Satgas) penindakan terhadap bangunan ilegal ini.
“Ini akan menjadi ancaman bagi Lombok Tengah sekarang. Ini akan menyebabkan kebocoran PAD kita. Makanya sekarang harus tegas sekarang pemerintah ini. Ini kan sudah berlangsung lama, yang kita lakukan sekarang bukan hanya publikasi saja. Tapi masyarakat sekarang menunggu tindakan yang akan dilakukan,” tegasnya.
Politikus Partai NasDem ini pun mendorong pemerintah untuk segera bersikap.
“Jangan sampai aktivitas dan hal ini terus-menerus diberikan toleransi dan humanis, ujarnya.
“Harapan kita sekarang, aktivitas itu berhenti dulu, baik itu yang sedang pengerjaan atau yang sudah beroperasi. Agar ini kita berlaku adil kepada masyarakat,” tandas Murdani.
Komentar