Fraksi NasDem, menyinggung soal kasus pernikahan anak berinisial SMY (14) dan SR (17) yang viral di media sosial saat menggelar tradisi adat nyongkolan, pada rapat paripurna DPRD Lombok Tengah, Rabu (11/6/2025).
Rapat tersebut dengan agenda menyampaikan pandangan fraksi pada rapat paripurna DPRD Lombok Tengah tentang Ranperda pertanggungjawaban APBD
tahun anggaran 2024 dan Ranperda RPJMD
tahun 2025-2029.
NasDem menilai, gaung pemberitaan media tentang pernikahan anak itu bahkan telah menutupi isu raihan wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-13 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, kasus tersebut sangat menyita perhatian semua pihak.
“Momen WTP ini bersanding dengan beberapa masalah yang terjadi di Lombok Tengah. Salah satu yang cukup menyita perhatian, akibat viralnya pernikahan dini hingga jadi konsumsi media nasional bahwa di Lombok Tengah begitu tinggi angka pernikahan di bawah umur,” kata juru bicara Fraksi NasDem, Lalu Galih Setiawan dalam rapat tersebut.
Menurutnya, Lombok Tengah saat ini sedang dihadapkan pada lemahnya pendidikan karakter generasi muda. Hal itu dipicu oleh pemerintah daerah yang masih belum bisa menyatukan
antara pendidikan sekolah dengan unsur luar sekolah.
“Masalah ini juga tak bisa hanya diselesaikan dengan jalur hukum pada dua pilihan benar dan salah, namun yang lebih penting adalah menemukan akar permasalahannya,” tegas Galih.
Fenomena ini, adalah pekerjaan panjang dan tentu butuh konsistensi serta kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah dan unsur-unsur masyarakat lainnya.
“Ini permasalahan laten yang tidak bisa kita tutupi terus menerus. Bagaimanapun juga, pembangunan suatu wilayah itu tidak boleh
melupakan pembangunan manusianya sendiri. Kita tidak boleh mengesampingkan perihal pokok tersebut,” bebernya.
Fraksi NasDem mengatensi ini agar menjadi program kerja pemerintah yang serius. Ia kuatir kejadian yang sama akan terjadi lagi sehingga berimplikasi ke arah kemunduran.
“Dalam pemandangan umum untuk LPJ ABPD Tahun Anggaran 2024 ini ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan untuk mendapat tanggapan dari Pemerintah Lombok Tengah,” tutupnya.
Komentar