LOMBOK TIMUR – Kepala Dinas Perindustrian NTB Hj. Nuryanti, SE., ME., angkat bicara soal Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Paok Motong, Masbagik, Lombok Timur, yang belakangan disorot DPRD NTB karena sepi aktivitas.
Nuryanti menegaskan, pihaknya baru menerima pelimpahan pengelolaan kawasan tersebut dari Dinas Pertanian dan Bappeda NTB pada November 2024. Karena itu, ia merasa tak layak disalahkan sepenuhnya soal kondisi pabrik yang disebut “mati suri” itu.
“Kami baru pegang pengelolaannya sejak November. Jadi kalau sekarang belum jalan, bukan semata tanggung jawab kami,” ujar Nuryanti, Minggu (15/6).
Menurutnya, sejak Januari 2025, Dinas Perindustrian sudah menyurati BPKAD untuk menanyakan status sewa lahan dan bangunan oleh pihak ketiga. Perusahaan itu disebut-sebut ditunjuk langsung oleh Bappeda sejak 2023.
“Kami sudah bersurat ke BPKAD soal nilai sewa APHT. Tapi anggaran operasional kami cuma dikasih sampai Maret 2025,” bebernya.
Nuryanti mengaku telah mengusulkan pengembangan kawasan sekitar APHT ke Bappeda. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil karena terbentur minimnya dukungan dana.
“Kami sudah ajukan pengelolaan kawasan, tapi tidak ada anggaran. Jadi ya mandek,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD NTB menyentil keberadaan APHT yang dinilai tidak memberikan dampak apa pun bagi industri tembakau maupun kesejahteraan petani.
Anggota Komisi II, Hj. Lale Yaqutunnafis menyebut APHT tak lebih dari bangunan kosong. Tak ada aktivitas, tak ada geliat ekonomi.
“Sepi, tidak ada kegiatan. Cuma berdiri bangunan, tidak ada geliat industri,” semprot Ummi Yaqut, Sabtu (14/6).
Ia menegaskan, proyek tersebut dibangun untuk mendukung industrialisasi hasil tembakau, bukan sekadar menjadi etalase pembangunan.
“Jangan sampai bangunan ini jadi proyek kebanggaan yang mubazir. Ini uang rakyat, jangan disia-siakan,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga mengaku akan turun langsung ke lokasi bersama Ketua Komisi II. Tujuannya, memastikan apakah benar APHT tidak berjalan karena kendala teknis, atau ada yang ditutup-tutupi.
“Saya akan cek langsung ke Dinas Perindustrian. Kita mau tahu kenapa ini belum jalan. Jangan-jangan ada yang ditutupi,” cetusnya.
Yaqut mengingatkan, kawasan APHT dulunya sempat hidup dan jadi sentra ekonomi warga. Ia kecewa karena kini suasananya berubah drastis.
“Dulu ramai, sekarang mati suri. Saya tidak setuju kalau Dinas Perindustrian setengah hati menangani ini,” tandasnya. (Rl)
Komentar